Ekonomi Kerakyatan, Jangan Jual Tanah

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw (tengah) ketika foto bersama
dengan sejumlah kepala kampung adat di Kampung Sarmaikrang,
Distrik Nimboran – Jubi/Engel Wally

Sentani – Kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura memasuki tahun ketiga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memfokuskan pada persoalan ekonomi masyarakat.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan ketika berbicara tentang ekonomi kerakyatan, maka tanah tidak boleh ada masalah lagi, karena tanah itu akan dikelola masyarakat.

“Untuk itu, di tahun ketiga kebangkitan masyarakat adat kita dorong untuk masyarakat langsung berhadapan dengan para investor yang akan datang ke sini,” katanya di Sentani, Rabu (12/10/2016).

Menurutnya adat juga harus membuat komitmen terkait peningkatan sektor ekonomi rakyat.

“Kebangkitan ini untuk apa? Harus ada kerja riil demi kesejahteraan masyarakat kita,” katanya.

Dirinya berharap masyarakat adat siap melaksanakan komitmennya.

“Tidak boleh ada tanah yang dipindahtangankan atau dijual dalam bisnis apapun. Semua harus bekrja di atas tanah mereka sendiri,” katanya.

Menurut dia masyarakat adat harus punya komitmen soal ekonomi untuk sebuah investasi.

Ia mengklaim sudah berkomunikasi dengan masyarakat pesisir untuk mendatangkan invetor dari Norwegia soal komoditi perikanan.

Sementara daearah daratan fokus pada perkebunan, seperti jagung dan tebu.

“Khusus untuk tebu, pemerintah daerah juga sudah mengkomunikasikan dengan menteri perdagangan. Karena negara telah menghentikan impor gula dari luar negeri, dan daerah ini diminta untuk menyiapkan lahan 2 juta hektare untuk perkebunan tebu,” katanya.

Tokoh masyarakat di wilayah pembangunan tiga, Yohan Afasedanya mengatakan peningkatan ekonomi yang sedang digalakkan Pemkab Jayapura hendaknya dibarengi dengan ketersediaan SDM-nya.

“Betul sekali, ada keberpihakan pemerintah daerah untuk masyarakat lokal dengan memperhatikan sistem ekonominya. Tetapi hal ini juga tentunya tidak terlepas dari SDM-nya. Mubazir jika lahan adalah milik kita, tetapi yang mengelolanya bukan masyarakat lokal yang menjadi pemilik hak ulayat,” katanya. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com