Komisi I DPR: Panja dan Pansus Papua tak Akan Tumpang Tindih

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memastikan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Papua dan Papua Barat (P3B) tak akan tumpang tindih dengan Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua. Sebab, Panja akan menelusuri soal kinerja intelijen, pertahanan dan politik luar negeri.

"Misalnya kita dengar ada penggalangan opini di luar soal Papua," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/9). Hasanuddin mengatakan, seluruh fraksi di Komisi I sudah berkomitmen membentuk Panja Papua dan segera disahkan pimpinan DPR.

Tugas Panja, kata Tubagus, secara konstituonal mengawasi dan mengumpulkan informasi terhadap Papua dan Papua Barat. "Kita tidak akan keluar track," kata Hasanuddin. Komisi I DPR RI hanya ingin mencari solusi sebaik-baiknya agar situasi di Papua berjalan baik.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan Panja P3B terdiri dari 27 orang. Ini dilakukan usai DPR bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua tiga bulan lalu.

Menurut Mahfudz, ada beberapa masalah pokok yang diidentifikasi Komisi I. Antara lain karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah, menguatnya isu politik dan kesejarahan tentang proses integrasi Papua, tidak efektifnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam mengakselerasi pembangunan hingga lumpuhnya pemerintah provinsi/ kabupaten/kota akibat kisruh pilkada.

"Serta meluasnya aksi-aksi kekerasan bersenjata," ujar Mahfudz.

Semua masalah itu, kata Mahfudz, dibiarkan berputar menjadi benang-kusut. Jika terus terjadi akan jadi bom waktu bagi Republik Indonesia. "Panja diharapkan bisa membantu pemerintah sekaligus memfasilitasi ragam pemangku kepentingan di Papua dan Papua Barat untuk sama-sama mencari solusi yang baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Mahfudz.

Sumber : www.metrotvnews.com